Jakarta, 14 Desember 2024 – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali mengemukakan ide kontroversial mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap perubahan sistem pemilihan kepala daerah, dengan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (bupati, wali kota, dan gubernur) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, bukannya melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Usulan ini kembali mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan, terutama mengenai implikasinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah berlangsung sejak reformasi.

Dalam beberapa pernyataan terakhir, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selama ini mengarah pada persoalan birokrasi dan politik yang rumit. Ia menganggap pemilihan langsung, yang sudah diterapkan sejak era Reformasi 2004, membuat banyak kepala daerah lebih fokus pada elektabilitas pribadi daripada kepentingan pembangunan daerah itu sendiri.

Menurut Prabowo, dengan dipilih oleh DPRD, kepala daerah akan lebih fokus pada tugas-tugas administratif dan pembangunan jangka panjang tanpa terbebani oleh kebutuhan politik untuk meraih suara mayoritas dari masyarakat dalam pemilu. Dia berpendapat bahwa model pemilihan seperti itu akan lebih efektif dan mengurangi biaya politik yang tinggi.

“Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, mereka akan lebih fokus pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Mereka tidak akan terlalu tergantung pada pencitraan untuk memenangkan pemilihan umum. Ini bisa lebih efisien dan mengurangi konflik yang ada di tingkat lokal,” ujar Prabowo dalam beberapa kesempatan.

Ada beberapa alasan yang mendasari usulan Prabowo terkait dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, antara lain:

1. Efisiensi Administrasi dan Biaya Politik
   Prabowo berargumen bahwa pilkada langsung memakan biaya yang sangat besar, baik dari sisi pemerintah yang harus mengadakan pemilu, maupun dari sisi calon kepala daerah yang harus mengeluarkan dana besar untuk kampanye. Menurutnya, sistem yang lebih sederhana, seperti pemilihan oleh DPRD, akan mengurangi pemborosan tersebut.
2. Mengurangi Politisasi dan Pengaruh Oligarki
   Prabowo juga mengungkapkan keprihatinannya tentang politisasi pilkada yang sering terjadi, di mana partai politik dan elite tertentu mengendalikan proses pemilihan. Dengan DPRD yang memilih kepala daerah, diharapkan ada pengurangan pengaruh oligarki politik dalam proses pemilihan dan pemerintahan lokal.
3. Penyederhanaan Sistem Pemerintahan
   Dalam sistem yang diusulkan, kepala daerah akan lebih fokus pada pelayanan publik dan pembangunan daerah tanpa harus terlibat dalam politik praktis untuk meraih dukungan mayoritas rakyat. Ini dianggap bisa menciptakan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan efisien.
4. Stabilitas Politik di Daerah
   Prabowo menganggap bahwa pemilihan oleh DPRD dapat menciptakan stabilitas politik di tingkat daerah, karena kepala daerah yang dipilih melalui jalur ini cenderung lebih mudah beradaptasi dengan struktur politik lokal yang sudah ada. Sebaliknya, pemilihan langsung bisa menimbulkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif.

Kontroversi dan Respon dari Berbagai Pihak

Usulan Prabowo ini tentu saja memunculkan berbagai reaksi, baik yang mendukung maupun yang menentang. Di satu sisi, ada pihak yang menyambut baik ide ini, terutama mereka yang merasa bahwa pilkada langsung telah menciptakan konflik politik yang tak perlu dan mengarah pada polarisasi di masyarakat. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan apakah sistem ini masih sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun sejak era Reformasi.

Beberapa politisi dan akademisi yang mendukung usulan Prabowo berpendapat bahwa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efisien dan dapat mengurangi biaya politik yang sangat besar. Mereka juga berargumen bahwa dengan memilih kepala daerah melalui DPRD, rakyat tetap bisa memiliki perwakilan yang dipilih melalui wakil-wakil mereka di legislatif, dan proses pemerintahan akan lebih stabil karena kepala daerah tidak perlu bersaing dalam pemilihan umum yang penuh dinamika politik.

“Model ini bisa memperbaiki kualitas pemerintahan daerah, karena kepala daerah tidak perlu tergantung pada suara rakyat yang fluktuatif dan sering kali dipengaruhi oleh isu-isu sesaat,” kata seorang akademisi yang mendukung ide ini.

Namun, di sisi lain, banyak pihak yang menentang usulan tersebut karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah berjalan pasca-Reformasi. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh rakyat dianggap sebagai bentuk demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpinnya.

Beberapa organisasi masyarakat sipil dan aktivis demokrasi juga khawatir jika sistem ini diterapkan, akan semakin memperbesar dominasi partai politik dan mengurangi representasi rakyat dalam memilih pemimpin daerah mereka. “Pilkada langsung adalah bagian dari komitmen kita terhadap demokrasi yang lebih partisipatif. Mengembalikan pemilihan ke tangan DPRD bisa membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi kontrol rakyat terhadap pemerintah daerah,” ungkap Direktur Eksekutif lembaga survei dan pemilu.

Isu Akuntabilitas dan Transparansi

Salah satu kritik utama terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah masalah akuntabilitas dan transparansi. Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, mekanisme kontrol terhadap mereka menjadi lebih tertutup. Hal ini bisa mengurangi transparansi dalam pengambilan keputusan dan memudahkan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, mekanisme pemilihan oleh DPRD juga berpotensi meningkatkan ketergantungan kepala daerah terhadap partai politik yang menguasai DPRD. Hal ini bisa menciptakan sistem pemerintahan yang lebih otoriter dan mengurangi suara rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.

Penerapan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi mengguncang prinsip-prinsip demokrasi yang telah dijaga sejak era Reformasi. Meski ada alasan kuat mengenai efisiensi birokrasi dan pengurangan biaya politik, mengubah sistem pilkada langsung bisa menciptakan tantangan baru dalam hal partisipasi rakyat, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Jika usulan ini benar-benar dijalankan, mungkin diperlukan pembaruan dalam sistem politik dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap dihormati, meski mereka tidak lagi langsung memilih kepala daerah. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam sistem politik harus melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Usulan Prabowo Subianto untuk mengubah mekanisme pilkada menjadi dipilih oleh DPRD mencerminkan keresahan terhadap sistem politik yang ada, namun juga mengundang berbagai kontroversi. Meskipun ada argumen untuk mengurangi biaya politik dan menciptakan stabilitas pemerintahan daerah, tantangan besar tetap ada dalam menjaga prinsip demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Seiring dengan berkembangnya diskusi ini, penting bagi masyarakat dan pemangku kebijakan untuk terus menjaga keseimbangan antara efisiensi administrasi dan keterlibatan aktif rakyat dalam memilih pemimpin mereka.